Kominfo Banten dan Cyber Polda Banten di Pinta Tertibkan Usaha Internet Service Provider Ilegal di Lebak Selatan

    Kominfo Banten dan Cyber Polda Banten di Pinta Tertibkan Usaha Internet Service Provider Ilegal di Lebak Selatan
    Kabel fiber optik perusahaan ISP yang semrawut

    Lebak, - Kebutuhan internet saat ini yang semakin tinggi, membuat banyak pengusaha menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet atau biasa disebut Internet Service Provider (ISP). Namun maraknya bisnis ini diduga ilegal tanpa perijinan yang lengkap, sehingga pihak terkait seperti Dinas Kominfo Banten, DPMPTSP, Cyber Polda Banten maupun Satpol PP agar segera menertibkan perusahaan ISP Ilegal.

    Aktifitas layanan telekomunikasi di Indonesia diatur dengan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah No. 46/2001 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepmenhub No. 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, serta peraturan dan ketentuan pelaksanaan lainnya.

    Dikutip dari Dodi Efendi, Pemerhati Jasa Layanan Internet, menurutnya jenis-jenis perizinan yang harus dimiliki perusahaan ISP antara lain, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP), Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data, Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Provider/NAP), Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Untuk Menggunakan Satelit Asing JCSAT – 4B, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Untuk Menggunakan Satelit Asing MEASAT – 3B dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Untuk Menggunakan Satelit Asing Chinasat 10.

    Bagi perusahaan jaringan ISP izin jaringan yang harus dimiliki yaitu:

    Jartaplok CS – Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched
    Jartaplok PS – Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched
    Jartaptup – Jaringan Tetap Tertutup
    Jartap SLJJ Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh
    Jartap SLI – Jaringan Tetap Sambungan Langsung Internasional
    Terkait izin jaringan, perusahaan jaringan internet (ISP) juga harus memiliki legalitas infrastuktur jaringan yang dimiliki, yang terdiri dari:

    - Data Tiang
    - Data Titik Akses (ODP, JB, atau Fixing Slack)
    - Data Jalur Kabel
    - Data Izin Wilayah (Izin Desa, RT/RW dan dinas terkait)

    "Faktanya, di Lebak Selatan, meliputi Kecamatan Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber dan Cilograng para pengusaha lokal penyedia layanan internet yang menjadi mitra atau reseller ISP, Diduga masih ada beberapa dari mereka yang melakukan layanan penyedia internet secara ilegal." ujar Dodi.

    Praktek yang diduga ilegal lainnya adalah penggunaan tiang-tiang milik PLN dan Telkom untuk memasang kabel Fiber Optik untuk distribusi layanan internet ke pelanggan tanpa ijin atau kerjasama.

    Hal yang disinyalir ilegal ini tentu sangat merugikan berbagai pihak, negara dirugikan dengan tidak adanya pemasukan retribusi atau pajak, ISP dirugikan sesama pengusaha lokal penyedia layanan internet yang legalitasnya lengkap dirugikan dengan adanya persaingan yang tidak sehat karena biaya yang dikeluarkan lebih tinggi untuk memenuhi legalitas penyedia layanan internet, sementara yang ilegal jelas biayanya jauh lebih murah. Sebagai contoh, salah satu pengusaha penyedia internet di wilayah Panggarangan yang menjadi mitra PT. Bantani Media Utama, untuk membayar biaya sewa penggunaan tiang PLN kepada Icon+ harus mengeluarkan uang sebesar dua puluh enam juta rupiah per bulan.

    Dari fakta tersebut, diharapkan para pihak terkait yang berwenang antara lain, Diskominfo Lebak dan Banten, DPMPTSP, Cyber Crime Polda Banten dan otoritas lainnya untuk lebih pro aktif melakukan sosialisasi, pengawasan dan penertiban sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.**"

    isp internet ilegal kominfo telekomunikasi telkom pln
    Uce Saepudin

    Uce Saepudin

    Artikel Sebelumnya

    Ada Syarat Minimal Perolehan Suara 20% di...

    Artikel Berikutnya

    Oknum Pengusaha Batu Bara Ilegal Gaya Preman,...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Lulus S3 1,5 Tahun: Siapa Bilang Pendidikan Harus Lambat?
    Hendri Kampai: Kelulusan Bahlil adalah Inspirasi Suatu Pencapaian
    Hendri Kampai: Indonesia Dikuasai Oligarki, Jangan Sampai Rakyat Merasa Dijajah 'Kumpeni' Zaman Now
    Kumala PW Rangkasbitung Meminta Aparat penegak hukum ( APH)  agar segera Tuntaskan Korban Demonstrasi 23 September 2024
    Pastikan Keamanan Polsek Bayah Polres Lebak Monitoring dan Pengamanan Bazar Beras Di Kecamatan Bayah
    Bahas Peningkatan Kinerja Organisasi IKWAL Gelar Evaluasi Kepengurusan
    Rangkaian HPN 2024, Puluhan Wartawan Deklarasikan Forum Wartawan Solid, Aji Rosyad Dipilih Menjadi Ketua Umum
    Kapolsek Cilograng Akp Asep Dikdik dan Personil Melaksanakan Giat Pelantika Pengurus PAC Fatayat NU Cilograng Gedung Outlet Desa Lebaktipar
    Wartawan Sedang Meliput Diduga Diserang Kepala Inspektorat Deli serdang
    Antisipasi Perang Sarung Dan Kejahatan Jalanan Di Bulan Suci Ramadhan Polsek Bayah Polres Lebak Laksanakan Patroli Dialogis
    kantor departemen Agama ( Kandepag) kabupaten Lebak,  Bantu Madrasah Al- Furqon, Forwatu Apresiasi
    Kapolsek Polsek Cilograng Akp Asep Didik dan anggota melaksanakan Giat Apel OMP Pilkada Serantak 2024 di Halaman Mako Polsek Cilograng
    Bansos Beras Tak Jelas, Desa Belum Salurkan ke KPM
    Keluarga Ucapkan Terimakasih Pada Wartawan, Hamdani Asal Banten Hilang di Papua Akhirnya Pulang
    Kapolsek Cilograng Akp Asep Dikdik dan Personil Melaksanakan Giat Pelantika Pengurus PAC Fatayat NU Cilograng Gedung Outlet Desa Lebaktipar
    Kanit Reskrim Polsek Panggarangan : Kami Sudah Undang Terduga Pelaku Beralasan Sedang Sakit
    Jelang Pilkada, GPII dan Perpam Ajak Masyarakat Perangi Hoaks
    Kapolres Lebak dampingi Kapolda Banten melaksanakan Program Suling  di Ponpes Modern Al-Kanza Cibadak

    Ikuti Kami